Simantab Asahan

Memangkas Perilaku Koruptif di Asahan

Oleh : E. Ambarita, SE

Rasa-rasanya, tak salah bila banyak orang yang menyatakan bahwa di Pemerintahan Kabupaten Asahan ini menjadi tempat yang subur bagi tumbuh mekarnya korupsi. Bak jamur di musim hujan, korupsi menjalar dan beranak pinak. Saban hari, berita tentang korupsi, ramai diwartakan, mulai dari kasus ikan teri hingga kelas kakap. Uang rakyat digerogoti dengan seksama tanpa memedulikan apa konsekuensinya. 

Bahkan ada pernyataan dari seorang rekan, bila semua koruptor di Pemkab Asahan ini ditangkap, diadili dan kemudian diberi hukuman, tak cukup penjara dan lembaga pemasyarakatan untuk menampungnya. Entah karena alasan dari pada harus membangun penjara baru, yang memakai uang rakyat dan cenderung dikorupsikan lagi, maka ada kesan membiarkan sebahagian koruptor di Asahan bebas berkeliaran. Pola seperti ini akrab disebut model tebang pilih. Memilih siapa yang duluan, dan kasus mana yang ditangani. Benarkah ?

Mentalitas Pemimpin

Di Kabupaten Asahan tercinta ini perilaku koruptif terjaga dengan baik. Orang yang anti terhadap korupsi justru mendapat perlakuan aneh. Misalnya, dalam suatu kantor pemerintahan, ada seseorang yang tidak mau terlibat korupsi, seperti menandatangani SPPD fiktif, sering dicap sebagai orang bodoh dan gila. Yang suka korupsi menjadi orang waras. Mereka-mereka yang tidak suka korupsi, sangat jarang mendapatkan jabatan, apalagi jabatan basah. Sehingga ada adagium buruk yang membahana dalam lingkup pemerintahan, untuk mendapatkan jabatan harus terampil atau berhasil dulu melakukan korupsi.

Meski hal ini terkesan terlalu kasar, tetapi rasanya sulit untuk dibantah. Tidak saja di pusat, namun juga di daerah, meski teriakan reformasi birokrasi selalu saja membayangi, utamanya dalam setiap suksesi kepemimpinan. Komersialisasi jabatan menjadi hal yang biasa. Sehingga kita menganggap bahwa yang biasa itu berarti baik. Padahal salah. Yang baik dan benar itulah yang perlu dibiasakan.

Para pemimpin kita masih sangat mencintai perilaku koruptif. Buktinya, mesti korupsi disebut sebagai penyakit bangsa, nyatanya masih banyak terjadi. Banyaknya kasus-kasus korupsi, yang sudah terungkap, apalagi yang belum terungkap, membuktikan bahwa koruptor atau si pelaku korupsi, banyak berkeliaran di Pemkab Asahan tercinta ini untuk mengeruk harta karun rakyat dalam bentuk APBD. Hal itu sekaligus juga membuktikan bahwa tradisi buruk masih tetap terpelihara, meski pada prinsipnya tidak disenangi rakyat. Ketidaksenangan rakyat seolah bisa diatasi, dengan tampilnya sipelaku korupsi sebagai sinterklas, suka menolong sesama.

Maka, ketika saat sedang melakukan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti waktu lalu di Asahan, bahkan ada juga yang menunggu pelantikan, itu menjadi arena peperangan apakah melanjutkan tradisi buruk atau ada semangat pembaharuan. Karena itu, ketika seseorang dilantik menjadi kepala daerah, di hadapannya pintu korupsi terbuka lebar. Dan saat yang sama pintu penjara sedang menanti. Berkaitan dengan itu, ucapan yang paling pas disampaikan pada mereka yang hendak atau sudah dilantik adalah selamat untuk menjaga diri dari kuburan penjara.

Di sisi lain, dengan berbagai model, masyarakat Asahan sudah secara tegas dan jelas menyatakan harapannya akan pemberantasan korupsi di Kabupaten Asahan tercinta ini. Tetapi nyatanya, beragam praktik korupsi dalam beragam modus pun masih terjadi. Di bahagian lain, pemerintah dengan gagah berani tak henti menyatakan niatnya untuk memberantas korupsi. Demikian juga dengan aparat penegak hukum. Namun, lagi-lagi manisnya ucapan tak semanis kenyataan. Kasus-kasus korupsi tetap saja menggejala. Dan tak jarang, konspirasi dari jejaring praktik korupsi melibatkan aparat penegak hukum. Maka tak salah bila ada anggapan yang menegaskan, bahwa niat untuk memberantas korupsi belum menemui titik sasaran.

Harapan masyarakat Asahan
Jelas, impian akan hadirnya masyarakat Kabupaten Asahan yang merupakan akumulasi dari daerah-daerah, sebagai sebuah bangsa yang terbebas dari jeratan budaya korupsi, kelihatannya tidak surut dari keinginan dan cita-cita kita. Karena itu, kata tekad dan upaya pemberantasan korupsi terus didengungkan. Panggung-panggung politik, ruang-ruang publik, selalu dihiasi dengan untaian kata korupsi.

Singkatnya, isu korupsi hampir tak pernah alpa ruang tebar jala politik. Namun, dalam kenyataannya, masalah korupsi begitu sulit diusir dari tubuh bangsa ini, termasuk Asahan. Kalau kita lebih jeli melihat, bahwa korupsi di Pemkab Asahan ini telah begitu menggurita dan tumbuh dimana-mana. Hampir tidak ada kesempatan, tempat, dan atau lembaga pelayanan publik yang tanpa dihadiri korupsi, dalam jenis dan modus yang beranekaragam. Apakah itu korupsi waktu bagi penyelenggara pelayanan publik, korupsi dana publik, dan jenis korupsi yang lain.

Salah satu lembaga publik yang seharusnya diperuntukkan untuk mengontrol penyelenggaraan daerah, dalam arti mencegah terjadinya korupsi, akan tetapi dalam perkembangannya ternyata justru melakukan korupsi adalah lembaga legislatif DPRD. Artinya, korupsi telah tumbuh dan berkembang di tubuh lembaga legislatif.

Harus kita akui, sebagaimana yang ditemukan oleh berbagai lembaga lokal, bahwa korupsi masih menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa. Artinya, dalam sejarah perjalanan Kabupaten Asahan, kelihatannya (juga kenyataannya) ada sebuah “penyakit” bernama korupsi, yang sudah kronis dan belum ditemukan “obat” penanggulangannya hingga sekarang ini. Sebagai sebuah penyakit yang sudah akut seperti kanker, tentu perlu upaya-upaya untuk mengatasinya, jika dampak lanjutan tidak diharapkan terjadi. Untuk itu, langkah nyata dan progresif harus dimulai sejak dini.

Sialnya, harapan mulia itu tak kunjung datang. Karena itu, penyakit tersebut semakin hari semakin menggelembung dan telah menyentuh ke semua lini kehidupan. Bentuk dan wujudnya pun berobah dalam berbagai macam bentuk. Hal ini bisa diakibatkan oleh luas dan tersedianya lahan bagi persemaiannya. Perilaku buruk itu menjalar hingga ke jantung pelayanan publik.

Sebagaimana anatomi penyakit kronis, tentu perilaku koruptif, tidak serta merta dapat dihapuskan. Perlu ada upaya sistematis, struktural, dan kultural dan terencana. Maka, kata yang tepat dipakai adalah memangkas. Mengurangi secara perlahan. Untuk itu diperlukan gunting pangkas yang tajam dan tak mudah patah. Dan bila sudah tiba waktunya, barulah dicabut dan ditanami perilaku baru ; yaitu rasa kecintaan kepada visi misi Kabupaten Asahan yang cerdas, mandiri dan religius.